Manado, Intensnews.com – Terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (T.A), Komisi IV DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan empat SKPD, yakni Dinas Pariwisata, Badan PSDM, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulut, dan Dinas Perpustakaan Provinsi Sulut.

RDP yang dipimpin oleh ketua komisi IV, Vonny Paat, dilaksanakan di ruang komisi IV DPRD Sulut, diawali dengan pemaparan terkait tujuan dari kegiatan tersebut, diantaranya sebagai komisaris bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang memiliki mitra kerja, meminta rincian pagu anggaran dari masing – masing perangkat daerah, untuk disinkronisasikan dengan rencana kerja dan program di tahun anggaran 2026, Rabu (29/10/2025).

Pada kesempatan itu, Dinas Kebudayaan memaparkan anggaran untuk 6 program dan 13 kegiatan di Dinas Kebudayaan untuk tahun 2026, yakni Rp. 8.203.828, kemudian dilanjutkan dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sulut, memiliki 6 program dan 15 kegiatan dengan total anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp. 26.970.476, disusul pemaparan dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan total anggaran Rp. 15 miliar.

Mendengarkan pemaparan anggaran dan penjelasan dari tiap-tiap SKPD, Vonny mengaku bahwa untuk anggaran tahun depan memang ada pengurangan. Lanjutnya, berharap agar realisasi anggaran dari setiap SKPD dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tupoksi.

“Memang ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 600 miliar, Namum harus ada intensitas dari instansi agar bisa dialokasikan secara tranparansi, hingga setiap program dalam menunjang visi dan misi dari pemerintah Provinsi Sulut dapat berjalan dengan baik,” kata Vonny Paat.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV Loius Schramm mendorong SKPD untuk melihat skala prioritas program yang mana, yang harus di dahulukan serta pengalokasian anggarannya.

“SKPD harus melihat program skala prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu kemudian alokasi anggarannya. Contoh pekerja migran saat ini sangat menyorot perhatian, ini semua semata untuk meningkatkan implementasi anggaran,” ujar Schramm.

Rapat pembahasan KUA PPAS ini pun dilanjutkan pada hari Jumat, (31/10/2025), yang merupakan pembahasan terakhir komisi IV dan mitra kerja. Adapun mitra kerja yang hadir pada rapat pembahasan terakhir ini, yakni Dinas Pariwisata, Badan PSDM, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulut, dan Dinas Perpustakaan Provinsi Sulut.

Pada rapat terakhir ini, RDP yang dipimpin oleh ketua komisi IV, Vonny Paat, dilaksanakan di ruang komisi IV DPRD Sulut, diawali dengan pemaparan terkait tujuan dari kegiatan tersebut, diantaranya sebagai komisaris bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), meminta rincian pagu anggaran dari masing – masing perangkat daerah, untuk disinkronisasikan dengan rencana kerja dan program di tahun anggaran 2026, Jumat (31/10/2025).

PSDM pertama yang mejelaskan terkait pagu anggaran yang ada, berikut penjelasan tiap-tiap skpd, : penjelasan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) sebelum efisiensi pagu anggaran sebesar Rp. 19,5 miliar setelah efisiensi berkurang menjadi Rp. 7,3 miliar.

Dinas Pariwisata Sulut memaparkan pagu anggaran Dinas Pariwisata tahun 2025 Rp. 11.507 miliar di tahun 2026 menjadi Rp. 9 miliar, dengan 5 program, 15 kegiatan, dan 43 sub kegiatan.

Dinas Lingkungan Hidup mengantongi pagi anggaran di tahun 2025 sebesar Rp. 9.309.460 miliar, di pagu anggaran 2026 menjadi 7.549.342 miliar.

Yang terakhir dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulut, memiliki pagu anggaran di tahun 2025 sebesar Rp. 8.536.704 miliar.

Mendengar laporan pagu anggaran dari keempat SKPD tersebut, Vonny mengatakan akan menindaklanjuti saat pembahasan bersama TAPD hingga pada agenda paripurna.

RDP tersebut dihadiri oleh Vonny Paat, Luis Schramm dan Cindy Wurangian, serta para kepala tiap SKPD yang hadir.(Advetorial)