Manado, Intensnews.com – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2025, Vonny Paat, menyoroti kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah  (PUPRD) Sulut

Rapat lanjutan pembahasan Pansus LKPJ Gubernur Sulut tahun 2025, dilaksanakan di ruang serbaguna, lantai tiga gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Senin (20/4/2026).

Tiga perangkat daerah yang hadir dalam pembahasan LKPJ Gubernur Sulut tahun 2025, yaitu Sekretariat DPRD Sulut, Dinas PUPRD Sulut, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulut.

Pada kesempatan tersebut Vonny Paat mengatakan bahwa dalam proses pembahasan rapat pansus  LKPJ Gubernur tahun 2025, harus dihadiri oleh kepala perangkat daerah dan setiap perangkat daerah harus memberikan dokumen resmi, yakni Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025, realisasi fisik keuangan tahun 2025, laporan pengawasan anggaran per kegiatan tahun 2025, dan bantuan yang bersumber dari APBD tahun 2025.

“Dokumen – dokumen ini harus disiapkan oleh perangkat daerah, supaya dalam proses pembahasan berjalan dengan lancar tidak ada hambatan tetapi bila dokumen tersebut tidak dilengkapi oleh perangkat daerah pasti akan mengganggu jalannya pembahasan LKPJ. Lebih penting adalah setiap perangkat daerah memberikan gambaran kepada kami tentang capaian indikator kinerja utama dari perangkat daerah,” ucap Ketua komisi IV DPRD Sulut, Vonny Paat.

Vonny Paat lanjut menyoroti alokasi anggaran tahun 2025 di Dinas PUPRD sebesar 135 miliar sekian dan yang terealisasi hanya sebesar 112 miliar sekian yang artinya  indikator capaiannya hanya sebesar 83%.

“Dinas PU tadi menyampaikan pada kami bahwa capaian anggaran yang dialokasikan tahun 2025 adalah 135 miliar sekian, realisasi 112 miliar sekian, itu secara umum ya, berarti pencapaiannya hanya 83% tidak mencapai katakanlah 98%, sehingga kalau saya hitung – hitung kalau 83% ini kurang lebih ada 23 miliar yang tidak terealisasi,” ungkap ketua komisi IV DPRD Sulut, Vonny Paat.

Lanjutnya mempertanyakan kepada Dinas PU, terkait anggaran yang tersisa sebesar 23 Miliar yang tidak terealisasi,
“Apakah anggaran yang tersisa itu dipakai untuk belanja tidak langsung, belanja langsung atau dipakai untuk apa, kan kasihan, sudah diberikan anggaran tapi tidak terpakai,” tutup Vonny Paat.(Lina)