Ratahan,Intensnews.com – Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli mengungkap temuan mengejutkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara terkait manipulasi kehadiran selama Rapat Kerja Pemerintah Daerah yang dipimpinnya di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati hari ini (05/03/2026).

Acara dihadiri Wakil Bupati Fredy Tuda, Sekretaris Daerah David H. Lalandos, AP, MM, serta para Asisten, Staf Ahli, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat, Kepala Bagian, dan Kepala Puskesmas.

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa lebih dari seribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Minahasa Tenggara terindikasi menggunakan aplikasi Fake GPS untuk mengelabui sistem absensi.

“Pimpinan perangkat daerah jangan ragu mengambil langkah tegas. ASN yang kurang disiplin harus segera dibina sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Rapat krusial yang fokus pada evaluasi kinerja program dan tindak lanjut pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga membahas beberapa poin penting lainnya.

Bupati mengingatkan bahwa batas waktu penyerahan LKPD adalah tanggal 16 Maret dan meminta seluruh jajaran untuk bekerja cepat agar laporan dapat diserahkan tepat waktu.

Terkait manajemen aset, Bupati menekankan permintaan BPK agar seluruh aset Pemkab diberi label secara terperinci untuk mempermudah pengawasan dan inventarisasi.

Selain itu, ia juga meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memastikan program Rencana Kerja-Fasilitas Terpadu (RK-FT) berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Ke depannya, Pemkab akan melakukan monitoring dan evaluasi berkala. OPD dengan tingkat pelanggaran tinggi atau capaian kinerja rendah akan menjadi perhatian khusus,” ujarnya.

Bupati menutup rapat dengan penegasan untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab seluruh jajaran, serta memperkuat sistem pengawasan internal agar pelanggaran serupa tidak terulang.

Hasil evaluasi dalam rapat ini akan menjadi dasar penilaian kinerja lanjutan bagi seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Minahasa Tenggara.