Manado, IntensNews.com – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA dan SMK di Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2026 dinilai masih menyisakan banyak persoalan. Guna mencari solusi atas dinamika tersebut, Komisi IV DPRD Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut dan sejumlah Kepala Sekolah SMA/SMK di ruang rapat Komisi IV, Senin (22/6/2026).

​Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Vonny Paath, didampingi Wakil Ketua Louis Schramm, Wakil Ketua DPRD Roy Anter, serta jajaran anggota komisi, Paula Runtuwene dan Vionita Tuerah. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Kepala Dinas Pendidikan Sulut Femmy Suluh, jajaran Kepala Bidang, serta para Kepala Sekolah SMA dan SMK se-Sulawesi Utara.

​Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Louis Schramm, melayangkan kritik tajam terkait regulasi penerimaan siswa baru jalur prestasi. Ia mempertanyakan indikator kelulusan siswa dari luar daerah yang justru berpotensi menggeser posisi anak-anak asli Sulawesi Utara.

​Louis mencontohkan kasus salah satu calon siswa dari luar provinsi yang lolos lewat jalur prestasi di SMA Negeri 1 Manado. Menurutnya, jika indikator prestasi hanya berbasis sertifikat atau piagam tanpa menimbang bobot persaingan wilayah, hal ini akan menjadi celah yang merugikan siswa lokal.

​”Artinya, orang yang berada di luar daerah pun bisa masuk ke kita kalau lewat jalur prestasi? Tidak melihat wilayahnya? Dan indikator untuk prestasi ini apa?” cecar Louis dengan nada tegas.

​Ia mengkhawatirkan fenomena ini akan menyerupai kasus yang pernah terjadi di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) beberapa waktu lalu, yang sampai membuat pemerintah harus membuka Fakultas Kedokteran baru di UNIMA demi mengakomodasi putra daerah.

​“Jangan sampai orang lain masuk ke sini berbondong-bondong. Saya sudah dapat informasi, jalur prestasi ini dari Jakarta pun akan masuk ke sini berapa orang. Putra-putra daerah kita mau dikemanakan? Jalur prestasi jangan sampai dimanfaatkan untuk menutup peluang putra-putri Sulawesi Utara sendiri,” cetusnya.

​Selain persoalan jalur prestasi, sesi tanya jawab juga mengungkap adanya pengurangan jumlah Rombongan Belajar (Rombel) di sejumlah sekolah favorit. Hal ini terjadi akibat pengetatan aturan dari Kementerian Pendidikan terkait ketersediaan ruang kelas.(*)