MANADO, Intensnews.com – Ketua komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Braien Waworuntu, SE, secara tegas meminta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo) Sulut untuk meningkatkan langkah-langkah antisipatif dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, program kerja, serta pengelolaan anggaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Braien dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kantor DPRD Sulut, Senin (26/10/2026).

Ia menekankan bahwa Komisi I akan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah yang menjadi mitra kerja mereka.

”Ke depan, kami berharap Dinas Kominfo Sulut lebih antisipatif agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Sebagai mitra kerja, Komisi I DPRD Sulut akan selalu konsisten melakukan pengawasan,” tegas Braien.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengeksekusi program dan mengelola keuangan negara. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, potensi masalah diharapkan mampu diidentifikasi sejak dini sehingga tidak menghambat pelayanan publik dan tugas-tugas pemerintahan.

Lanjut Braien, ini merupakan bagian dari komitmen politik Komisi I DPRD Sulut dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih, transparan, dan akuntabel di lingkup pemerintah Provinsi Sulut.

RDP strategis ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Sulut, di antaranya Wakil Ketua Rhesa Waworuntu, Sekretaris Julitje Maringka, serta para anggota yakni Henry Walukow, Hillary Tuwo, Eugenia Mantiri, dan Feramitha Mokodompit.

Sementara dari pihak eksekutif, hadir langsung Kepala Dinas Kominfo Sulut Zainudin Saleh Hilimi, Kepala Bidang Cliff Wangke, beserta jajaran pejabat teknis di lingkungan Dinas Kominfo Sulut.